POLA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN ERA E-GOVERNMENT

POLA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

ERA  E-GOVERNMENT

BAB I

A.    Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Strategi yang tepat dalam mewujudkan good governance ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Hal yang penting juga dilakukan adalah komunikasi dalam pemerintahan itu sendiri dan antar lembaga pemerintahan.

Supaya penyampaian gagasan oleh pemerintah terhadap masyarakat atau sebaliknya tetap berlanjut, komunikasi adalah satu-satunya jembatan penghubung nomor satu yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Apabila baik komunikasi pemerintah terrhadap masyarakat, maka tujuan komunikasi pemerintahan dalam menyampaikan gagasan atau program pemerintah akan  suskes.

Keberhasilan organisasi pemerintahan baik daerah maupun pusat lebih banyak ditentukan oleh keunggulan pemimpinnya. Keunggulan pemimpin ditentukan oleh keunggulannya dalam berkomunikasi dengan seluruh anggota organisasi dan lingkungan tempat dia berada. Karena itu komunikasi pemerintahan merupakan komponen pokok bagi para pemimpin organisasi pemerintahan. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah akan berhasil, jika pemerintah mampu mengkomunikasikannya kepada rakyatnya.

Komunikasi adalah pertukaran gagasan atau argument pada penerima atau responden yang akan mempengaruhi pola pikir atau tindakan responden setelah menerima pesan tersebut.  Oleh karena  itu system komunikasi dalam organisasi pemeintahan baik  itu antar birokrasi maupun masyarakat harus fositif.

Dalam system pemerintahan elektronik (e-government) aktualisasi inforrmasi sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kerancuan informasi dalam komunikasi akan sangat rentan menimbulkan mis komunikasi yang menyebabkan timbulnya konlik dalam tatanan pemerintahan dan dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri.

Pada era e-government ini, keterbukaan informasi publik  seperti yang disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2008 dan yang diatur dalam UU GIPA adalah untuk menyederhanakan akses informasi, mendorong diskusi terbuka yang berkontribusi terhadap debat publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, menginformasikan kepada masyarakt tentang oprasional lembaga, memastikan pengawasan yang efektif terhadap pengeluaran dana publik, mengungkapkan atau membuktikan kesalahan atau kelalaian, sesuatu yang tidak benar atau melanggar hukum., karena informasi beredar secara lansung dan tebuka, pengawasan, dan pengolaan anggaran. dan begitu banyak informasi yang terjadi dengan terang benderang, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan besar untuk suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat.

Tertutupnya komunikasi dalam pemerintahan akan menimbulkan kecurigaan dan  kesenjagan yang kadang dengan sengaja dikarenkan demi kepentingan pribadi organisasi politik, komunikasi sebagai landasan ujung tombak untuk mendapatkan kekuasaan dengan system manajemen konflik.

Penataan pola komunikasi pemerintahan perlu diperhatikan dan difokuskan pada tugas lembga-lembaga komunikasi-informasi itu sendiri. Jangan sampai tugas pokok dan fungsi lembaga informasi tersebut tidak lagi mengikuti tupoksi yang seragam, malah lari dan mengacu pada tugas yang dibebankan oleh pemerintah, baik pmerintah pusat maupun pemerintah  daerah. Sehingga menyebabkan putusnya jalur kerja sama, kooerdinasi dan jaringan kerja teknis oprasional. Sehingga setiap kegiatan pemerintah akan membawa akibatbertambahnya biaya pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran informasi, serta pemberdayaan lembaga-lembaga komunikasi sampai kepada masayarakat.

1.      Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alur dan proses pengelolaan informasi dari pemerintah pusat hingga sampai keseluruh masyarakat setiap penjuru-penjuru daerah. Selanjutnya melihat foktor-faktor penghambat system komunikasi dalam tatanan pemerintahan berbasis elektronik yang menimbulakan mis komunikasi.

2.      Manfaat Penulisan

Dari tujuan yang ingin dicapai penulis menuai harapan karya ilmiah ini bermanfaat untuk penulis sendiri dan tatanan pemerintahan dalam pengelolaan informasi, kalangan pembaca dan sekaligus referensi  untuk  kajian selanjutnya.

D.    Kajian Teoretis

Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu yang  menjadi tunjuan.

Komunikasi adalah suatu  poses menciptakan danmenggunakan  informasi agar terhubungg dennggan linkgkunngan dan orang lain. Komunikasi pada umumnya dilakukan secara  lisan atau verbal yang dapat dimengerti dari dua belah pihak.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapakan hukum serta  undang-undang di wilayah  tertentu. Pemerintahan  sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksankan  kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta membangun masyarakat  dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

“Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam  proses pengiriman dan penerimaann cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami” (Djamarah, 2004 : 1)

Tubs dan Moss mengatakan bahwa “pola komunkasi atau hubungan dapat dicirikan oleh: komplementaris  atau simetris. Dalam hubngan komplementer satu bentuk perilaku dominan  dari satu partisipan mendatangkan perilaku tunduk dan lainnya.. dalam simetri, tingkatan  sejauh mana orang berintraksi atas dasar kkesamaan. Dominasi bertemu dengan dominasi atau epatuhan dengan  kepatuhan” (Tubs, Moss, 2001: 26)

Komunikasi Pemerintahan merupakan penyampaian ide-ide atau gagasan dan progam pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai  tujuan Negara. Dalah hal ini pemerrintah diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Masyarakat pun juga dapat menjadi atau memberikan gagasan pada pemerintah sebagai feedback dari kebijakan atau pesan  yang dikeluarrkan pemerintah terrhadap rakyat.

Pola E-Government adalah model pemerintahan berbasis electronics atau e-gov digital government, online government yang menggunakan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan inforrmasi dan pelayanan bagi masyarakat, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pelayanan public.

Pola Pomunikasi Pemerintahan E-Gov adalah cara atau model menyampaikan pesan atau gagasan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui atau menggunakan teknologi informasi.  “e-government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik oleh pemerintah, tidak berbasis tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan” (Zweers dan Plangue).

“e-government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan membentuk  hubungan dengan warga Negara,bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan” (The Woorld Bank Group)

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Djamarah, Bahri, Syaiful. 2004. Pola Komunikas Orang Tua dan Anak dalam  Keluarga. Jakarta : PT. Reneka Cipta.

Tubs, L Stewart dan Moss Sylvya. 2001. Human Comunication (konteks-konteks komunikasi) Remaja  Rosda Karya. Bandung.

Hasan, Erliana. 2010. Komunikasi pemerintahan. Bandung : Refika Aditama.

Zweers, K. dan Palaque, K. 2001. Elektronik Government. From an Organisation based Perspektive Toward a Client Oriented Approach.